Jakarta memang tengah gempar dengan sebuah kasus yang tidak pernah diprediksi akan terjadi di ibu kota minggu lalu. Sebuah kasus ledakan bom terjadi di lingkungan persekolahan, meninggalkan teror yang selama ini kita identikkan dengan negara yang punya kebijakan senjata api terbuka seperti Amerika Serikat misalnya. Sayangnya, Pemerintah Indonesia lewat Mensesneg – Prasetyo Hadi dengan cepat menyalahkan video game, terutama PUBG sebagai salah satu alasan di balik terjadinya kasus ini. Cukup untuk membuat Pemerintah Korea Selatan bereaksi.
Fakta bahwa PUBG yang berdiri di bawah salah satu raksasa industri game Korea Selatan – KRAFTON menjadi target kambing hitam Pemerintah Indonesia cukup untuk membuat Pemerintah Korea Selatan lewat Ministry of Culture, Sports, and Tourism (MCST) berencana untuk mengeluarkan penyataan resmi untuk menentang tuduhan ini.
Dalam pernyataan yang mereka sampaikan pada situs lokal – ZDNET Korea, MCST akhirnya angkat bicara. Mereka berencana untuk menggunakan kanal yang lebih tepat seperti Kementerian Luar Negeri Korea Selatan untuk menyampaikan sikap tegas mereka: bahwa mereka menolak pernyataan pemerintah Indonesia yang berupaya menghubungkan kasus ledakan SMAN 72 Jakarta dengan PUBG itu sendiri.
MCST percaya bahwa bukti saat ini tidaklah cukup untuk menghubungkan kasus ledakan ini dengan game yang dibuat oleh industri kreatif Korea Selatan. Walaupun demikian, mereka masih berupaya mengkonfirmasikan beberapa informasi dan fakta sebelum secara resmi melemparkan pernyataan ini kepada pemerintah Indonesia nantinya.
Sikap pemerintah Indonesia yang dengan mudah menyalahkan video game atas kasus ini juga dilaporkan oleh ZDNET sebagai sikap yang bertolak belakang dengan sikap Presiden Korea Selatan – Lee Jae-Myung. Jae-Myung menolak untuk menyamakan video game dengan zat adiktif dan karenanya percaya bahwa industri game Korea Selatan seharusnya tidak dihambat karena narasi yang satu ini.
Pamerintah Indonesia sendiri saat ini masih belum membicarakan banyak langkah konkrit setelah wacana pembatasan akses PUBG, yang harus diakui, sedikit absurd mengingat badan rating usia lokal – IGRS yang seharusnya berperan untuk mengatur hal-hal seperti ini baru saja dibentuk.
Bagaimana menurut Anda situasi yang satu ini?
