Jika Anda mengikuti berita industri game Nusantara selama setidaknya 24 jam terakhir, maka Anda tentu tidak akan melewatkan berita terkait keluhan boss besar Toge Productions – Kris Antoni terkait kasus perpajakan yang ia alami.
Secara garis besar, sosok yang sudah berkimpung selama 17 tahun di industri game lokal tersebut merasa pajak yang berujung dibebankan padanya tidaklah rasional hingga cukup untuk membuatnya mempertimbangkan untuk membawa Toge keluar dari Indonesia untuk mencegah masalah yang sama di masa depan.
Seperti yang bisa diprediksi pula, situasi ini memancing respon dari beragam pihak berbeda, termasuk Shieny Aprilia – CEO dari studio developer lokal raksasa yang lain – Agate. Dalam argumen yang ia sampaikan, yang ia dasarkan pada pasal peraturan yang eksis, Shieny merasa bahwa apa yang berusaha dibebankan oleh Ditjen Pajak Republik Indonesia kepada Toge Productions memang memiliki basis hukum.
Situasi cukup “panas” dan viral ini ternyata sampai ke telinga Ditjen Pajak Republik Indonesia yang via akun sosial medianya – X, merespon secara resmi kasus ini. Ditjen Pajak mengaku bahwa mereka terikat pada UU sehingga tidak diperbolehkan untuk membahas kasus atau situasi wajib pajak (dalam hal ini – Toge Productions) secara terbuka di ruang publik.
Walaupun demikian mereka meyakinkna bahwa ketentuan yang mereka tetapkan sudah didasarkan pada penghitungan yang adil, proporsional, dan memberikan kepastian hukum. Mereka percaya prosedur pemeriksaan sudah dilakukan secara profesional dan objektif.
Ditjen Pajak kemudian menutup pernyataan tersebut dengan menegaskan dukungannya kepada industri video game ekonomi kreatif Indonesia yang mereka yakini merupakan masa depan ekonomi Nusantara itu sendiri.
Sayangnya, seperti yang bisa diprediksi pula, respon yang satu ini tidak cukup untuk “memadamkan” beragam respon negatif yang sudah terbangun di tengah netizen Indonesia sebagai reaksi atas kasus ini.
Bagaimana menurut Anda soal situasi ini?
